Dasar hukum perpres 54 tahun 2010

Standard

yang menjadi dasar hukum utama dalam perpres 54 tahun 2010 ini, antara lain :

  1. UUD 1945 pasal 4 ayat (1)
  2. UU no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharan negara
  3. PP no. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  4. PP no. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan abrang milik negara/daerah
  5. perpres no. 106 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

dasar hukum lainnya yang terkait dengan perpres 54 tahun 2010 ini, antara lain :

  1. UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehar
  2. UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN
  3. UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara
  4. UU no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  5. UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM
  6. PP no. 4 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no. 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi
  7. PP no. 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi
  8. Perpres no. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas kep. presiden no. 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN

selebihnya yang bisa menjadi dasar hukum lainnya adalah PERDA masing-masing, selama isinya tidak bertentangan dengan yang ada dalam perpres 54 tahun 2010..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s